Lampung, (BeritaJempol.co.id) – Komisi III DPRD Lampung bersikap atas kebijakan pemprov terkait pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing mengatakan, tentunya kebijakan ini dimaksudkan agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikannya demi kelancaran terlaksananya pelaksanaan ini.
Pertama, lantaran masih pandemi Covid-19, tentunya pelaksanaan pelayanan harus memperhatikan prokes. Meski Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah menerapkan pembatasan tiga sesi dan persesinya dibatasi maksimal 50 orang per hari. “Tentunya peningkatan pelayanan wajib dilakukan. Juga prokes harus diperhatikan. Jangan sampai malah jadi kluster. Jika memang ada pembatasan ya harus benar-benar diterapkan,” kata dia, Minggu (4/4/2021).
Dia melanjutkan, selain prokes, yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah bagaimana mengedepankan transparansi dan meminimalisir praktik percaloan, bukan hanya dalam kebijakan pemutihan ini saja, tapi juga seterusnya. “Ini yang harus diantisipasi. Pihak terkait harus memastikan tidak ada praktik percaloan,” kata dia. Sebagai mengedepankan fungsi pengawasan, pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemutihan ini. Tentunya, evaluasi dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. “Mininal setelah dijalankan satu pekan kita akan monitoring dan kita pantau,” ucapnya.
Mengenai hal ini, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan memang dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan ini mengacu dengan penerapan protokol Kesehatan. Per harinya, dibatasi 150 hari, dengan 50 wajib pajak per sesinya.
Red