Bandar Lampung, (Beritajempol.co.id) – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia, menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Rabu (12/1).
Kegiatan tersebut mengambil tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”.
Saat ini, kata Wagub, masih banyak persoalan hukum yang ditemukan di masyarakat, terkadang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga, diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung.
Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan ke depan, khususnya di Provinsi Lampung.
Wagub Chusnunia, meyakini bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mampu berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya terkait kerja sama, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual, Pemenuhan, Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia.
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung sudah menjalin kerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
Apabila Pemerintah Provinsi Lampung menemukan kendala terkait pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum, perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual, dan isu terkait HAM, maka hal tersebut akan koordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
Wagub juga berharap kegiatan yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para pihak dalam mengembangkan tugas dan fungsi masing-masing demi menciptakan kepastian hukum dan kesejahteran masyarakat luas.
Kominfo