Kalianda, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (24/10/2022)
Rakor tersebut membahas mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, yang diikuti Gubernur, Bupati/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rakor dari aula Rajabasa Kantor Bupati setempat secara virtual melalui zoom meeting.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi.
“Kolaborasi ini dilakukan dengan membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah,”arahnya.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.
“Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar-pasar tiap hari,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menerangkan sejalan dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi/deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.
“Untuk pangan kita perlu berkonsentrasi pada 20 komunitas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang dibeberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan kita sebagai data mingguan dalam pencegahan inflasi,” jelasnya.
Dirinya juga menerangkan peran BPS dalam monitoring perkembangan harga mingguan dengan pengumpulan perkembangan harga pada pasar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia.
“Selain itu, Inflasi bahan makanan dan juga energi perlu menjadi perhatian. Komoditas cabai merah dan bawang merah perlu dipantau perkembangan harganya agar dibulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan inflasi,”tandasnya.
Diskominfo