KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (28/11/2022).
Nampak mengikuti Rakornas secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari Ruang Sekdakab Lampung Selatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin beserta para pejabat terkait.
Rakornas tersebut, digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Setianto menyampaikan, terkait dengan pantauan yang kami peroleh dari sistem data yang diolah dan mencoba untuk melakukan validasi di mana untuk harga-harga yang kira-kira ini merupakan outlier atau pencilan tidak akan dimasukkan ke dalam pengelolaan.
“Belum semua Kabupaten/Kota masuk dalam sistem yang ada di kemendag ini barangkali akan mempengaruhi hasil akhir kita juga. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan inflasi untuk siklus harga musim lanjut saja dan sekalian jika kita bicara trend harga di akhir-akhir tahun baik itu tahun-tahun sebelumnya memang pada akhir tahun ini selalu terjadi peningkatan harga,” ujarnya.
Ia menyebut, hal ini terjadi karena memang terkait dengan adanya liburan Natal maupun tahun baru, untuk bulan November ini juga selalu melihat terjadi peningkatan nanti akan kami rilis angka inflasinya pada awal Desember, ini merupakan indikator yang cukup baik jika bisa memonitor harga-harga sampai dengan akhir bulan November.
“Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat grafik di sana memang untuk bulan November ini selalu terjadi peningkatan di beberapa tahun belakangan, kemudian meningkat tinggi di bulan Desember,” tuturnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mengatakan, jika dilihat dari minggu ke minggu terjadi peningkatan potensi inflasi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di minggu pertama terjadi potensi deflasi di 350 kabupaten kota atau sekitar 68% namun untuk potensi inflasinya terjadi di 164 kabupaten kota atau 32%.
Red