Bandar Lampung – Gubernur Arinal Junaidi meresmikan Posko Serbaguna Brigif 4 Mar/BS Peduli Covid-19 Lampung, Jum’at (30/07/2021).
Lokasi Posko yang berada di lahan kosong milik PT. Asia Makmur telah didirikan beberapa tenda darurat yang dipakai sebagai Dapur Umum, sarana istirahat untuk personil, fasilitas MCK personil dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan kekuatan personil yang diterjunkan sebanyak 100 orang, berasal dari Satuan Brigif 4 Mar/BS, Posko serbaguna tersebut setiap harinya menyiapkan sebanyak 1.000 paket makanan untuk membantu masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman) di wilayah Bandar Lampung.
Bertindak sebagai penanggungjawab Posko Dan Brigif 4 Mar/BS, Kolonel Marinir Nawawi, SE. MM serta dikomando oleh Dansatgas Dan Yonif 7 Marinir, Letkol Marinir Budi Wijani.
“Tujuan didirikannya Posko ini adalah untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) akibat Pandemi Covid-19 termasuk membantu masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19,” ungkap Dansatgas.
Sementara dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa dengan memberikan dukungan logistik secara langsung kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri akan mengurangi interaksi/ruang gerak dan dapat membantu memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Brigif 4 Mar/BS yang mendukung penuh penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung dengan mendirikan Posko Serbaguna, juga kepada para donatur dari beberapa pengusaha serta kepada semua pihak yang peduli dalam penanganan Covid -19 di Provinsi Lampung.
Selain menyampaikan ucapan terimakasih, Gubernur juga berharap kepada seluruh pengusaha dapat mendukung, berkoordinasi dan berperan serta aktif bersama Brigif 4 Mar/BS dalam kegiatan ini.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur berkenan menyerahkan bantuan kepada masyarakat secara simbolis yang diterima oleh perwakilan warga masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan peninjauan, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, dan beberapa kepala Perangkat Daerah terkait.
Red