Lampung Selatan : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Selatan mengaku prihatin atas kondisi soal penyerapan anggaran APBD TA 2019 Pemkab Lampung Selatan yang saat ini baru menyentuh angka 52%.
Hal itu disampaikan Bowo Edi, saat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar kopi darat atau Focus Group Discussion (FGD) bersama awak media setempat, di aula Wahana Wisata Negeri Baru Resort Kalianda.Rabu, (02/10/2019).
Dalam FGD itu selain Bowo Edi Anggoro Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, yang hadir tampak juga M. Akyas anggota komisi C, Andi Aprianto komisi D, Imam Rohadi komisi B, Dede Suhendar komisi A, dan Lukman komisi C.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan Bowo Edi Anggoro menyatakan, bila PKS mengaku prihatian berat. Dan pihak PKS menyatakan bahwa penyerapan APBD 2019 yang baru 52% itu adalah rapor merah bagi pihak eksekutif. “Ini keprihatian berat, rapor merah bagi eksekutif. Kita sudah sejak awal menekanakan saat pembahasan, eksekusinya tinggal eksekutif,”kata Bowo.
Tak segan-segan, pihak PKS Lampung Selatan mengaku prihatin atas kondisi tersebut, karena penyerapan anggaran itu berdampak pada proses pembangunan di kabupaten berjuluk Gerbang Sumatera itu. “Kita prihatin terhadap itu,”ujar Andi
Ia pun menegaskan, akan mendobrak Dinas PU-PR agar mereka dapat bekerja secara profesional. “Di waktu yang semakin mempet ini, kita akan dobrak PU-PR, bagaiaman agar penyerapan itu di tahun ini, minimal bisa 70-90 %.Ini anehnya, kalau dulu merengek-rengek minta anggaran, kalau sekarang,sudah ada anggaran tapi tidak terealisasi,”kata Bowo.
Di sisi lain, pihak PKS pun meminta kepada awak media untuk dapat membantu partai tersebut, dalam meningkatkan kinerja di legislatif dalam pola pengawasan dan penganggaran serta pembentukan peraturan daerah (Perda).
“Media itu satu dari tiga faktor yang mendukung pembangunan yakni eksekutif, legislatif dan media. Oleh karenanya keberadaan media dapat meningkatkan kontrol efektif yang memiliki power,”tandasnya.
Syahroni