Bandar Lampung : Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Lampung yang dilaksanakan di Makorem 043 Gatam pada 9-10 Maret 2018 lalu merupakan pelaksanaan Musda yang sah. Sayangnya, diduga ada kesimpangsiuran informasi termasuk adanya indikasi provokasi oleh pihak yang tidak ingin Musda tersebut sukses dilaksanakan.
Demikian disampaikan Juru bicara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung Wawansyah Rajatihang didampingi sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi massa dalam konfrensi pers di Gedung KNPI Provinsi Lampung.
“ Ada informasi yang perlu diluruskan terkait pelaksanaan Musda KNPI yang sudah digelar beberapa waktu lalu,” kata Wawansyah.
Diungkapkan Wawansyah, dalam pelaksanaan Musda tersebut disaksikan oleh unsur pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI dan jajaran pengurus. Berdasarkan daftar kehadiran, sebanyak 79 peserta hadir dari jumlah 73 berdasarkan kuota yang telah ditetapkan panitia Musda sendiri.
“ Artinya ini pelaksanaan Musda itu sudah melebihi kuota forum meski akhirnya mengalami deadlock, namun itu dinamika yang biasa,” kata Wawan.
Wawansyah menambahkan, berdasarkan tata tertib Musda dan tata cara persidangan, maka Ardi calon ketua yang sudah menyampaikan visi dna misinya harusnya terpilih secara aklamasi, namun saat itu pimpinan sidang menawarkan siapa lagi yang mau mencalonkan diri.
” Pada akhirnya keputusan pimpinan sidang saat itu membuat suasana ricuh dan diwarnai interupsi dan hasil Musda tidak jelas,”kata dia.
Untuk itu Wawansyah mewakili seluruh unsur Ormas dan OKP yang tergabung dalam KNPI Provinsi Lampung menyampaikan sikap bahwa mereka selaku putra dan putri bangsa Indonesia di Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai dan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
Bahwa mereka mengecam pihak pihak yang diduga memprovokasi jalannya musda. Mereka juga meminta pertanggungjawaban kepada DPP KNPI untuk menggelar musda kembali.