Bandar Lampung, (Beritajempol) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak perguruan tinggi bersinergi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri Seminar Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Sidang Lt. 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila), Kamis (13/2/2020).
Gubernur menekankan semua pihak untuk terus berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kerja baik dan kerja bersih. “Insya Allah kita semua amanah untuk melakukan hal itu ke depan,” ujar Gubernur Arinal.
Seminar yang mengambil tema “Sinergitas Perguruan Tinggi dengan KPK dalam Pencegahan Korupsi di Daerah” ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan para Bupati/Walikota serta Rektor Perguruan Tinggi di Lampung.
Menurut Arinal, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja namun yang lebih penting adalah membangun komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. “Tanpa membangun SDM yang baik dan berintegritas, mustahil komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal,” katanya.
Arinal mengatakan pencegahan menjadi kata kunci dalam pemberantasan korupsi. “Pilihan kita hari ini dan besok adalah lebih baik pencegahan daripada penindakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah perlu mereposisi perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Termasuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih berwibawa dan bermartabat yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk bisa mencapai optimalisasi penggunaan seluruh sumberdaya tersebut, kata Arinal Pemerintah Provinsi Lampung, sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini telah bekerja sama dengan Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI.
Disebutkan Arinal, saat ini progres capaian Provinsi Lampung dalam program korsupgah mencapai 82 %, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD 95%, Manajemen ASN 90%, Kapabilitas APIP 87%, Manajemen Aset Daerah 80%, Optimalisasi Pendapatan 78%, Pelayanan Terpadu 1 Pintu 77% dan pengadaan barang dan jasa 67%.
“Sampai tahun 2019, progres rencana aksi Korsupgah Lampung mencapai 67 hingga 90% untuk 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Untuk progresnya sendiri, Arinal menuturkan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai progres paIing tinggi sebesar 90% diikuti Kabupaten Tulang Bawang 87%, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 84%.
Arinal berharap kedepan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan kerjasama dengan Tim Korsupgah RI guna mengoptimalkan koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara Terintegrasi di Kabupaten/Kota nya masing-masing.
“Tidak ada kata terlambat mari kita bersama-sama membangun Lampung Berjaya dengan menghindarkan dan cegah korupsi,” katanya.
Sementara itu, Rektor Unila, Karomani mengatakan Perguruan Tinggi mempunyai andil besar dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, skema-skema kerjasama antara Perguruan Tinggi dan KPK harus terus dikembangkan dan dikuatkan.
“Selain karena Perguruan Tinggi mempunyai sumberdaya dosen dan ilmuan yang banyak melakukan kajian dan kegiatan anti korupsi, juga karena Perguruan Tinggi mempunyai ribuan mahasiswa, mereka mempunyai paradigma anti korupsi,” ujar Karomani.
Karomani menyebutkan nantinya konten kurikulum Unila harus ada yang khusus dan berkaitan dengan anti korupsi. “Bebas mata kuliah apa saja tetapi ada bagian khusus yang disisipkan tentang pencegahan anti korupsi,” katanya
Karomani juga menuturkan untuk bersama-sama berupaya melakukan pencegahan korupsi. “Mari kita bersama-sama bersinergi,” katanya.
ADPIM