Bandar Lampung, (Beritajempol.co.id) – Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung, di Kantor DPRD setempat, Senin, 3 Februari 2020.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H Cahya mengatakan bahwa jalan provinsi memiliki panjang 1.693 km dan 99 ruas yang tersebar di Bumi Ruwai Jurai.
Sehingga, untuk melakukan pembangunan harus bersinergi dengan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi Itera, Unila, UBL. Selain itu perlu melibatkan perusahaan atau swasta untuk mensukseskannya.
“Kita ingin satu hati dan satu persepsi mengenai proses pembangunan di Lampung,” kata Sekretaris DPW PAN Lampung ini.
Kemudian ia mengatakan bahwa dalam anggarannya di tahun 2019 kemarin ada pemangkasan Rp300 miliar, sehingga infrastruktur jalan banyak yang dikurangi dan masih separuh yang direncanakan. Kemudian di tahun 2020 ini dengan anggaran yang minim juga kita berharap pekerjaan juga lebih baik.
“Pekerjaan mereka harus berjalan dengan baik, dengan sinergi perguruan tinggi dan pihak swasta juga bagaimana membangun infrastruktur ini lebih baik lagi. KPK juga menyoroti Lampung, maka hati-hati,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan pihaknya ingin terus mewujudkan visi misi Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dan menerjemahkan program kerjanya. Pihaknya ingin membangun kebersamaan dan berkomitmen menjalankan tugas secara baik.
“Di era keterbukaan informasi publik. Kita secara terbuka menerima kritik dan masukan yang membangun. Apalagi ini era transparan, dan tidak ada lagi tertutup. Justru kita suka jika media terlibat untuk menjalankan kompetensinya dalam pengawasan. Yang penting tidak hoaks,” katanya
Kemudian disinggung mengenai Jalan Ryacudu yang menjadi jalur masuk tol, pihaknya memerlukan dana sebesar Rp80 miliar untuk melakukan pembangunan. Kemudian drainase juga harus dibenahi agar tidak banjir. Sementara di tahun 2020 ini, anggaran yang ada hanya Rp22 miliar maka perlu ada tambahan dana.
“Kita juga ingin adanya peran swasta untuk melakukan pembangunan,” katanya.
Red