Menggala : Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sofe’i Ashari terkesa “buang badan” saat diminta tanggapan soal adanya masalah Bimtek kepala kampung Tulangbawang yang diduga sarat KKN dan Penyimpangan.
Selaku pengawasan anggaran, Sofe’i Ashari seakan enggan berkomentar terkait berita khasus di media online beritajempol.co yang selalu Run-news perkembanganya, karena pada pelaksanaanya ada indikasi dugaan korupsi yang telah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kampung (DPMKK) Kabupaten Tulangbawang.
Baca : http://www.beritajempol.co/2017/11/bimtek-kakam-di-tulang-bawang-diduga.html
Dicoba dihubungi melalui ponselnya, Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sofe’i Ashari seakan tidak begitu peka pada informasi dan laporan dari masyarakat, bahkan wakil rakyat yang telah dipilih dan dibesarkan rakyat ini enggan membalas pesan yang juga telah dikirimkan wartawan pada ponsel miliknya.
Dilain pihak, Direktur Indonesian Social Control (ISC) Sofwan Rolie Sangat menyayangkan siikap anggota dewan pilihan rakyat ini tak berpihak pada kepentingan rakyat itu.
“Low Respon, Inikan yang ingin melapor rakyat karena adanya indikasi korupsi dengan menggerus uang rakyat pada suatu kegiatan yang dinilai tidak bermanfaaat dengan dana besar tapi hasil ‘nihil’, lah ya seharusnya anggota dewan itu bersukur atas proaktifnya media menguak data tapi kok malah ini terkesan diam,”katanya, Selasa (14/11/2017).
Baca : http://www.beritajempol.co/2017/11/bimtek-aparat-kampung-di-tuba-diduga.html
Terkait pelaksanaan bimtek kepala kampung itu lanjut Sofwan, sehatrusnya pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan juga hendaknya proaktif jangan hanya menunggu laporan saja tapi turunlah untuk melihat perkembangan informasi benar atau tidak kan bisa dilakukan pemeriksaan tanpa tunggu laporan dari masyarakat.
Baca : http://www.beritajempol.co/2017/11/menghamburkan-anggaran-bimtek-bpmpk.html
“Inikan dugaan korupsi, jadi harusnya pihak berwenang juga pekalah melihat perkembangan informasi media, apalagi anggota DPRD jangan berikan kesan pembiaran terhadap para pelaku koruptor, seharunya selaku ketua DPRD harus sigap mendengar ada nya laporan terkait korupsi terlebih hal itu sudah dibeberrkan oleh berita di media ya seharusnya mereka berkomentar dan memanggil pihak dinas terkait,”Tukasnya.
Reporter : Ade